Mengembangkan SMK Berbasis Industri

Oleh :

Drs. AHMAD NURUL HUDA

(Ketua Komisariat Pendidikan Teknik dan Kejuruan ISPI Banyumas)

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional memiliki 3 pilar kebijakan strategis dalam bidang pendidikan yaitu; Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta Penguatan tata kelola dan pencitraan publik.

Pilar pertama mengagendakan bahwa pendidikan hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa baik untuk masyarakat terpencil maupun masyarakat kota, masyarakat miskin maupun kaya. Pilar yang kedua mengagendakan bahwa globalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan menuntut kemampuan kompetitif yang tinggi dari sumberdaya yang dimiliki sehingga diperlukan pendidikan bermutu yang diharapkan mampu bersaing dengan negara lain. Pilar ketiga mengagendakan bahwa pendidikan harus mampu meyakinkan pada masyarakat bahwa hanya melalui pendidikanlah cita-cita menjadi negara maju dan makmur dapat tercapai.

Tindak lanjut dari kebijakan ini khususnya dalam pendidikan menengah Depdiknas memiliki program pemberdayaan SMK dengan menambah jumlah SMK, meningkatkan mutu SMK, dan membangun citra SMK di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa program Depdiknas pada tahun 2015 perbandingan SMK dan SMA adalah 70 : 30 baik untuk jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tenaga kerja tingkat menengah Indonesia baik segi jumlah maupun kualitasnya dalam rangka menghadapi diberlakukannya perdagangan bebas. Disamping itu dengan banyaknya jumlah SMK diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah.

Angin segar bagi pendidikan kejuruan dewasa ini telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya dengan ditandai meningkatnya peminat lulusan SMP memasuki SMK, banyaknya usulan pendirian SMK baru, dan banyaknya usulan alih fungsi dari SMA menjadi SMK.

Di Kabupaten Banyumas jumlah lembaga pendidikan SMK lebih besar dibanding dengan SMA dengan perbandingan 58 SMK dan 39 SMA. Tujuan pendidikan SMK adalah mempersiapkan peserta didik untuk bekerja sedang tujuan pendidikan SMA adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas masih memungkikan menampung seluruh lulusan SMA namun jumlah industri di Kabupaten Banyumas sangat tidak memungkinkan menyerap seluruh tenaga kerja lulusan SMK.
Hal ini disadari bahwa Kabupaten Banyumas memang bukan kota industri bahkan cenderung sebagai kota pendidikan, namun kenyataan yang ada bahwa peminat melanjutkan di SMK lebih besar dibanding dengan peminat ke SMA. Lalu jumlah lulusan SMK yang begitu banyak akan ditampung oleh siapa, jika jumlah industri saja lebih kecil dibanding jumlah lulusan.

Masalah Baru
Meningkatnya jumlah SMK bukan tanpa persoalan baru. Lulusan SMK yang melimpah akan membawa persoalan terhadap kesempatan kerja, sebab ditengarai bahwa jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan, apalagi kota seperti Kabupaten Banyumas yang bukan daerah industri akan sulit menampung lulusan SMK yang begitu banyak. Lalu akan dikemanakan lulusan SMK ini? Padahal sesuai tujuan SMK dalam UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Oleh sebab itu masalah penyediaan lapangan kerja merupakan hal terpenting untuk dicari jalan keluarnya. Sebab lapangan kerja bagi lulusan SMK bukan semata-mata untuk menyerap tenaga kerja saja tetapi juga diperlukan untuk lapangan magang bagi siswa SMK. Hal ini terkait dengan pola pendidikan SMK yang menggunakan sistem ganda yaitu belajar di sekolah dan belajar di industri. Pengalaman yang terjadi bahwa banyak siswa SMK yang akan melaksanakan praktek kerja industri (prakerin) berebut tempat industri yang memang tidak sebading dengan jumlah siswa SMK.

Bila masalah lapangan kerja tidak teratasi, maka jumlah SMK yang banyak dengan jumlah lulusan yang melimpah justru akan menjadi bom waktu bagi meningkatnya jumlah pengangguran dan dampak dari semua itu adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan SMK dan matinya pendidikan kejuruan.

Lapangan Kerja dan Pengangguran
Masalah lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi bangsa, bila pertumbuhan ekonomi cepat dan besar maka lapangan kerja akan terbuka lebar dan bila pertumbuhan ekonomi lambat dan kecil maka lapangan kerja akan sempit dan sedikit. Bila dilihat kondisi ekonomi sekarang, negara kita belum sembuh betul dari krisis ekonomi, sehingga nampak sekali banyak pengangguran. Data pengangguran menurut Depnakertrans tahun 2003 saja sebanyak 8,1 juta orang dan diprediksi selalu meningkat tiap tahun karena lambatnya penyelesaian krisis ekonomi, bahkan pengangguran ini ditunjang dengan banyaknya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pada tahun 2002 PHK mencapai 3.774 kasus (116.176 pekerja)( Edy Zaqeuz : 2005) dan sampai tahun 2007 ini pula PHK masih mengancam tenaga kerja seperti kasus PTDI, NIKE dan lain-lain.

Pengangguran dan PHK merupakan warning bagi masa depan SMK, apakah peningkatan jumlah SMK dapat mengurangi pengangguran dengan asumsi bahwa lulusan SMK akan mampu mengisi lowongan pekerjaan yang ada berkat keahlian yang dimiliki atau sebaliknya justru menambah pengangguran baru oleh karena sempitnya lapangan kerja dan beratnya masuk perguruan tinggi karena mahal. Mengingat selama ini lembaga pendidikan SMK mempertaruhkan lulusannya terhadap tersedia atau tidaknya lapangan kerja yang ada dimasayarakat. Bila di masyarakat banyak lapangan kerja atau industri banyak pulalah yang terserap ke dunia kerja tetapi bila tidak ada lapangan pekerjaan/industri di masyarakat maka lulusan SMK pun bertumpuk menganggur.

SMK Berbasis Industri
Sifat ketergantungan terhadap keberadaan industri akan semakin parah bila SMK bertambah jumlahnya, apalagi di kota yang memiliki banyak SMK tapi bukan kota industri. Oleh karena itu jalan satu-satunya agar eksistensi SMK semakin berkibar dengan jumlah yang banyak sekalipun yaitu mengurangi ketergantungan. Langkah yang diambil oleh SMK adalah harus membuat industri sendiri di masyarakat sekitar sekolah sebagai basis lapangan kerja lulusannya. Semakin banyak industri yang didirikan akan semakin memperkokoh keberadaan SMK walaupun industri itu menengah kecil.

Contoh yang bisa diterapkan misalnya, industri milik sekolah didirikan pada basis tempat tinggal siswa berasal, bisa di setiap desa atau paling tidak di setiap kecamatan yang terdekat dengan lingkungan sekolah. Hal ini untuk memperoleh dukungan moral maupun modal dari masyarakat setempat. Keterlibatan semua komponen sekolah yaitu guru, siswa, maupun masyarakat perlu ditumbuhkan. Guru yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi industri misalnya dilibatkan dalam pengelolaan dan pengadaan bahan baku, masyarakat setempat (orang tua siswa) dilibatkan dalam pengadaan tempat, pihak sekolah dilibatkan dalam penyediaan peralatan dan siswa dilibatkan proses produksi.

Bila proses ini dapat berjalan dengan baik, maka banyak manfaat yang bisa diperoleh diantaranya :
1. Dapat menampung tenaga kerja lulusan dari sekolah yang bersangkutan.
2. Dapat digunakan untuk praktek kerja industri siswa sehingga pengaturan jadwal praktek industri bisa lebih fleksibel karena tidak tergantung dari industri milik orang lain.
3. Menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar sekolah yang berarti ikut menumbuhkan perekonomian daerah, negara, dan bangsa.
4. Menambah tingkat kesejahteraan warga sekolah
5. Membangun jiwa kewirausahaan masyarakat
6. Menumbuhkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat

Langkah ini sangat diperlukan tertutama bagi SMK yang jauh dari industri atau sekolah-sekolah SMK pinggiran, dengan demikian kewajiban SMK terhadap siswa tidak terbatas pada proses pembelajaran hingga lulus saja, tetapi perlu membantu menempatkan dalam bekerja, sehingga program pemerintah memperbanyak jumlah SMK dalam rangka perluasan akses, peningkatan mutu dan pencitraan publik dapat terwujud dengan baik. Amiin...

Artikel:
Dimuat dalam Surat Kabar Radar Banyumas