Oleh: Drs. Sawali, M.PdSecara lahirilah, negeri ini memang sudah merdeka lebih dari enam dasawarsa. Perubahan fisik juga tampak menonjol. Jakarta telah berubah menjadi mega-belantara gedung raksasa yang tinggi menjulang. Kota-kota besar di negeri ini juga berupaya mengimbangi dinamika penduduk yang terus meningkat dengan menambah sejumlah jaringan infrastruktur publik yang bergengsi dan memanjakan. Namun, secara batiniah, diakui atau tidak, negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Reformasi kultural yang gagal dinilai telah membangkitkan kembali meruyaknya semangat primordialisme yang mengagungkan egoisme, feodalisme, chauvinisme, atau fanatisme sempit yang berujung pada merajalelanya kekerasan berbau SARA. Ibarat kaos lampu petromaks, dari luar tampak gemebyar, tetapi gampang hancur ketika terkena sentuhan angin.
Ranah pendidikan pun tak luput dari situasi semacam itu. Pendidikan dinilai telah jauh menyimpang dari “khittah”-nya sebagai media pembebas untuk memanusiakan manusia agar menjadi lebih bermartabat, berbudaya, dan berperadaban. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 pun tak lebih dari slogan dan retorika belaka. Pendidikan bukannya didesain untuk mencerdaskan anak bangsa, melainkan hanya sekadar jadi alat untuk melanggengkan status-quo dan mempertahankan kekuasaan semata.
Lihat saja, pelaksanaan UN selama ini! UN bukannya dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, melainkan justru menjadi tujuan itu sendiri. UN juga bukan untuk memotret kompetensi siswa secara integral dan komprehensif, melainkan semata-mata diperalat untuk mempertahankan dan sekaligus juga meningkatkan gengsi daerah/sekolah. Buktinya? Lihat saja kecurangan demi kecurangan yang berlangsung setiap tahun! Alih-alih mengusutnya hingga tuntas, perilaku tak terpuji itu justru dibiarkan membudaya dan mengakar hingga akhirnya orang yang berupaya menihilkan UN dari praktik-praktik kecurangan malah disingkirkan.
Miskin Kreativitas
Sungguh, kita sedih ketika ada pengawas UN, sebagaimana ditayangkan sebuah stasiun TV, membocorkan kunci jawaban secara terang-terangan di ruang UN. Kita juga prihatin menyaksikan berbagai bentuk pembocoran soal atau kunci jawaban dengan segala macam modus operandinya. Sungguh tak masuk akal kalau seorang pengawas mau-maunya membocorkan kunci jawaban kalau tak ada instruksi atau tekanan dari pihak tertentu yang memiliki taring kekuasaan.
Sungguh tragis, demi mempertahankan jabatan, gengsi, dan marwah kelembagaan, mereka tak segan-segan melakukan kecurangan demi kecurangan. Secara tidak langsung, praktik-praktik busuk semacam itu sesungguhnya telah menjadi mesin pembunuh terhadap talenta dan potensi anak-anak bangsa. Betapa tidak! Anak-anak yang ingin sukses melalui cara dan proses yang benar harus takluk oleh anak-anak pemalas dan bermental instan. Akibatnya bisa ditebak. Anak-anak yang cerdas justru telah ikut-ikutan tercuci otaknya dan ikut arus terhadap proses anomali yang amat tidak menguntungkan bagi masa depan bangsa itu. Bukankah ini sebuah pembunuhan massal terhadap aset masa depan bangsa sendiri?
Kalau proses penyelenggaraan UN yang sarat pembusukan semacam itu terus berlangsung, bukan mustahil dunia pendidikan kita hanya akan melahirkan robot-robot peradaban yang miskin kreativitas dan inisiatif. Hidup mereka akan senantiasa bergantung kepada orang lain dan berharap meraih sukses tanpa melalui proses yang jujur dan fair. Pola dan sistem penyelenggaraan UN yang kacau benar-benar telah membuat dunia pendidikan kita tak lagi merdeka, mandiri, dan otonom.
Idealnya, UN bukan menjadi penentu kelulusan. Sungguh naif kalau di tengah situasi kesenjangan yang begitu lebar antara desa dan kota, UN dijadikan sebagai “alat penyihir” untuk menyamaratakan kemampuan siswa yang beragam kemampuannya. Anak-anak yang tersebar di berbagai penjuru jelas memiliki asupan ilmu yang amat berbeda ketika dukungan sarana dan fasilitas pendidikan masih demikian timpang. Dalam kondisi demikian, UN seharusnya dijadikan sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan untuk memotret kemampuan daerah/sekolah dalam mengelola pendidikan. Daerah/sekolah yang rendah tingkat kelulusannya, perlu mendapatkan perhatian khusus, dicari sebab-sebab dan latar belakangnya, untuk selanjutnya diberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan akses sarana dan fasilitas pendidikan sehingga bisa mengejar kemajuan yang telah diperoleh daerah/sekolah lain.
Petuah Ki Hajar Dewantara
Diakui atau tidak, UN yang lebih mementingkan hasil ketimbang proses, telah membuat hakikat pendidikan kita tercabik-cabik. Mungkin sekarang belum terasakan dampaknya. Namun, kalau tak ada perubahan paradigma dalam sistem evaluasi pendidikan kita, bukan tidak mungkin kelak negeri ini hanya akan dihuni oleh generasi bermental instan yang ingin meraih sukses tanpa harus kerja keras. Otak dan kecerdasan mereka telah tercuci oleh desain pendidikan yang ditengarai sudah mulai mengarah pada upaya pembodohan massal melalui ujian nasional.
Sesungguhnya, sudah lama sekali kita diingatkan oleh petuah Ki Hajar Dewantara bahwa hakikat pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dari sini tampak jelas bahwa kehadiran seorang anak dalam kancah dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteksnya sebagai bagian dari alam dan kehidupan masyarakat. Namun, akibat pemahaman yang keliru terhadap hakikat pendidikan, potensi anak-anak justru dikerangkeng dan dipenjara, serta dijauhkan mereka dari konteks kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya.
Kalau kita merunut sejarah gerakan kebangsaan pada permulaan abad XX, dunia pendidikan memiliki titik singgung dengan perkembangan dan dinamika spirit kebangsaan sebagai kerangka kerja sosial pembebasan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Namun, disadari atau tidak, praktik pendidikan kita selama ini justru makin menjauhkan siswa didik dari spirit kebangsaan itu. Siswa didik terus dicekoki bejibun teori model hafalan dan dijauhkan dari persoalan-persoalan kebangsaan secara riil. Pendidikan yang sejatinya berfungsi sebagai kerangka kerja sosial pembebasan manusia demi meraih martabat dalam kehidupan telah tereduksi sebagai sistem sosial yang menanggalkan misi profetik penguatan kesadaran kebangsaan itu.
Mengenang Ki Hajar Dewantara tahun ini, agaknya kita masih harus meneriakkan pekik setengah merdeka buat pendidikan kita yang belum sepenuhnya terbebas dari pasungan kekuasaan yang salah mengurus pendidikan. Entah sampai kapan? ***
0 komentar:
Posting Komentar