Menjadi Kepala Sekolah Baru

Oleh : ZULKARNAEN SYRI LOKESYWARA
(Pengurus Agupena Jawa Tengah, Anggota ISPI).

Akhirnya kesempatan itu datang. Setelah berpuluh tahun. Menjadi kepala sekolah! Tim seleksi sekolah merekomendasikan aku dan salah satu teman untuk mengikuti seleksi kepala sekolah SMA yang lowong karena berbagai hal. Ada yang pensiun, telah menjabat dua periode, dan ada pula yang lowong karena kepala sekolah lama meninggal dunia. Pernah aku sangat berharap ada kepala sekolah yang mengundurkan diri karena merasa gagal dalam tugas, namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan.

Berkas-berkas persyaratan seleksi aku siapkan semuanya. Piagam-piagam penghargaan dari berbagai kejuaraan menulis, piagam penataran, surat keterangan dari banyak lembaga tentang keaktifanku dalam kegiatan sosial budaya di masyarakat, dan surat rekomendasi dari LSM yang bergerak di bidang pendidikan tersusun rapi dalam map yang, astaga…!, harus sewarna dengan warna khas parpol kendaraan Bupati baru menuju kursi kekuasaannya!

Teman-teman satu sekolah mendoakan kami berdua setelah acara briefing oleh Kepala Sekolah selesai. Bu Dana, yang mengikuti seleksi kepala sekolah tahun lalu tetapi gagal, menghampiriku ketika pembacaan doa usai. Sambil menyalami tanganku, beliau bertanya:

“Sudah siap lahir batin Pak?”

“Yes! Semua syarat yang berhubungan dengan administrasi ada dalam map ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ada dalam otak saya. Bahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 hampir hapal aku Bu!”, jawabku mantap.

“Oalah Pak…, nggak cukup syarat itu. Bapak harus menyediakan juga dana segar agar terpilih menjadi salah satu kepala sekolah. Tanpa duit di tangan…, Bapak hanya buang-buang waktu dan tenaga Pak!”

“Yang benar Bu…? Ini Bupati baru Bu. Ingat kan waktu kampanye dia bilang apa? Beliau berjanji akan menumpas korupsi dan praktik suap-menyuap. Jangan-jangan itu hanya alasan Bu Dana karena kemarin nggak lolos seleksi?”, candaku pada Bu Dana.

Mendadak wajah Bu Dana berubah serius. Aku khawatir Bu Dana tersinggung dengan gurauanku. Dengan suara setengah berbisik, Bu Dana berkata:

“Tahun kemarin Pak, mereka yang lolos menjadi kepala sekolah harus setor ke Bupati antara 70 juta sampai 100 juta rupiah tergantung posisi dan besar kecilnya sekolah. Jadi kalau Pak…”.

“Sebentar Bu…,” aku potong perkataan Bu Dana, “apa Bupati yang kaya tega minta uang dari para calon kepala seperti saya ini Bu? Terus apa ada bukti kalau mereka harus setor puluhan juta itu Bu?”

“Pak Kun ini kura-kura dalam perahu, semua orang juga tahu untuk jadi Bupati beliau harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mengenai uang setoran memang sulit Pak dibuktikan. Beliau itu kan orang pintar, pasti tidak mau memberi kuitansi setoran tidak sah tersebut. Bunuh diri namanya kalau sampai mau memberi kuitansi. Saya tahu dari pengakuan salah satu calon yang sekarang telah menjabat Kepala Sekolah di SMA ndesa lereng gunung sana. Katanya sih, setoran dia paling kecil di antara calon lainnya, sehingga dia dibuang di sana”.

“Saya kok tidak yakin Bu dengan semua itu. Saya yakin itu issue yang dihembuskan oleh …, maaf ya Bu bukan berarti saya nuduh Bu Dana….., dihembuskan oleh para kandidat yang tidak lolos seleksi. Untuk menutup kelemahannya gitu lho Bu!”
***
Soal-soal seleksi kulahap dengan cepat. Maklum hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah popular selama ini. Begitu pula soal-soal teknis manajemen pengelolaan sekolah. Lancar abis…, kata anak-anak muda sekarang. Tidak ada satu pun soal terlewatkan tanpa jawaban. Makalah yang aku buat juga mendapat pujian dari para penguji ketika presentasi berlangsung, sehingga tidak mengherankan kalau nilaiku tertinggi di antara 22 kandidat kepala sekolah SMA tahun ini. Bayangan kursi kepala sekolah favorit berkelebat di depanku.

Empat hari kemudian, wawancara sebagai seleksi terakhir dilaksanakan. Rumor yang beredar, tahapan inilah yang rawan suap-menyuap selain pertemuan-pertemuan informal antara kandidat dengan decision maker, karena tidak terpantau oleh kandidat lainnya. Masa bodoh dengan segala macam rumor. Aku yakin profesionalitas ada di atas semua itu.

Dalam tes wawancara, sejumlah gagasan baru dalam penyelenggaraan pendidikan coba aku tawarkan. Demokratisasi dalam pendidikan menjadi prioritas programku. Siswa mempunyai hak untuk menentukan kebijakan sekolah melalui pembentukan Dewan Siswa. Dewan Siswa, dalam paparanku di depan penguji, berhak mengkritisi kebijakan sekolah yang dianggap merugikan siswa, seperti pembelian seragam sekolah, penyeragaman buku pegangan, dan kenaikan SPP atau apapun namanya. Bukan kebijakan populer memang, tapi aku yakin akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas bangsa ini. “Itulah sumbangan saya pada dunia pendidikan di kota ini”, jawabku mantap mengomentari pertanyaan terakhir dari penguji.
***

Rencana pengumuman seleksi ternyata mundur untuk yang ke dua kalinya hari ini. Lagi-lagi rumor yang beredar adalah memberi kesempatan kepada para kandidat untuk menaikkan besarnya uang setoran kepada ‘Juragan’. Aku tetap kukuh dengan sikap awalku. Profesionalitas tetap aku junjung tinggi-tinggi, dan terbukti tiga hari kemudian. Aku merupakan salah satu dari tujuh orang yang akan mengisi lima lowongan kepala sekolah di kota ini.

Bu Dana menjadi orang pertama yang memberiku ucapan selamat. Sambil menggenggam tanganku dengan erat, Bu Dana berkata:

“Anda beruntung Pak, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Pak Kun lolos seleksi tahap-tahap akhir”.

“Terima kasih Bu. Benar kan kata saya, profesionalitas ada di atas segala rumor yang berkembang? Ini sudah final Bu. Tinggal me…”.

“Belum Pak…,” potong Bu Dana cepat, “tahap ini rawan sekali dengan suap-menyuap. Kalau Anda tidak mau memberikan uang setoran, jangan harap dilantik! Bapak cuma dijadikan bemper oleh Bupati. Kalau ada kandidat lain atau wartawan yang mencurigai ada suap dalam proses ini, saya yakin Bapak akan mengatakan bahwa tidak ada, karena Bapak memang tidak setor. Periode kemarin juga begitu, yang nggak mau setor ya cadangan melulu Pak! Mau setor berapa Pak?”

“Sampai kapan pun saya tidak akan mau melakukan suap seperti itu. Tunggu saja tanggal mainnya. Bu Dana akan jadi orang pertama yang saya kabari saat pelantikan nanti. Percaya deh Bu!”, kataku mantap.
***

Motor butut kesayangan sudah kucuci bersih kemarin. Kubeli dari orang tua murid dari tabungan hasil tulisan di koran-koran lokal ditambah hadiah dari lomba menulis. Ini hari pertamaku masuk ke sekolah baru, sebagai Kepala Sekolah! Berbagai skenario sudah kurancang sampai detail, termasuk sambutanku pada upacara perkenalan nanti di lapangan sekolah.

Dengan tenang aku mengatur letak mikropon yang terlalu tinggi bagi tubuhku yang kecil setelah protokol mempersilakan Pembina Upacara menyampaikan amanat. Kumulai dengan perkenalan singkat untuk selanjutnya memperkenalkan program Kepala Sekolah baru, Demokratisasi Pendidikan.

“Bapak Ibu Guru dan Karyawan yang saya hormati, anak-anak yang mudah-mudahan bisa saya banggakan, tanpa demokratisasi pendidikan, pendidikan di negeri ini hanya akan menghasilkan generasi penurut yang tidak punya inisiatif. Generasi bebek! Yang depan belok kanan, bebek di belakang pun belok kanan. Kita ingin bangsa ini punya karakter! Kita semua ingin generasi bangsa ini menjadi generasi jujur, berani berbeda pendapat, antisuap, bertanggung-jawab atas apa yang telah diperbuat. Pendidikan dilaksanakan untuk memerdekakan pikiran. Pendidikan bukan dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi penindasan manusia atas manusia, penindasan siswa oleh guru, ataupun penindasan kepala sekolah kepada guru dan para siswa!”

Para siswa bertepuk tangan sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku semakin bergairah melanjutkan pidatoku.

“Kalian boleh mengkritisi kebijakan sekolah yang kalian anggap merugikan! Lengserkan saya kalau menyalahgunakan keuangan sekolah. Uang itu penting, tapi bagi saya dan mudah-mudahan kita semua, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memperoleh uang tersebut!”

Kurasakan jantungku berdegup lebih kencang didorong keinginanku memuntahkan segala unek-unek di dalam hati. Peluh keluar dari seluruh pori-pori tubuhku!

Bentuklah Dewan Siswa! Saya berjanji akan melibatkan dewan ini dalam mengambil kebijakan-kebijakan sekolah. Dewan Murid akan mempunyai kedudukan setara dengan Dewan Guru. Setuju…? Buku pegangan pelajaran tidak harus sama. Setuju…? Seragam tidak harus beli di sekolah. Setuju…? Piknik atau apapun namanya tidak wajib ikut. Setuju…? Memb..…”

Belum selesai aku memuntahkan semua masalah pendidikan yang mengganggu pikiranku, seseorang mencoba maju merebut mikropon dan mencegahku melanjutkan pidatoku:

“Pak, eling Pak. Bangun! Siang hari gini kok mengigau ‘setuja-setuju’. Istighfar Pak, tidak jadi kepala sekolah nggak apa-apa. Saya kan tidak pernah nuntut Bapak harus jadi kepala sekolah”, kata istri menyadarkan aku dari mimpi di siang yang panas ini.
*****