Siswa miskin harus diperhatikan dan jangan sampai sekolah mengeluarkan siswa, karena tidak mampu melunasi biaya pendidikan.
Berbicara kepada seluruh Kepala Sekolah Negeri Kabupaten Malang di Pendapa Pemkab Malang, baru-baru ini M Nuh masih meminta ketegasan kepala sekolah SD-SMP negeri, terutama sekolah penerima BOS untuk tidak menarik pungutan kepada wali murid. “Saya dapat laporan setiap tahun ajaran baru kasek seperti gatal menarik pungutan,” katanya.
Biaya untuk program BOS yang dikeluarkan pemerintah sangat besar, mencapai Rp 19 triliun. Besaran dana tersebut hanya 10% dari anggaran pendidikan nasional, karena yang 70% untuk gaji dan tunjangan guru, sisanya sekitar 20% habis untuk perbaikan dan pengembangan sekolah maupun sarana lainnya.
Dalam kesempatan itu ia menyindir kepala sekolah yang hadir pada acara tersebut berwajah segar, bahkan menunjukkan tanda kemakmuran karena terlihat gemuk.
“Umumnya guru berwajah kuyu dan melas. Karena kesegaran dan kemakmuran itulah kita harus terus bersyukur, karena telah mendapat kesejahteraan,” katanya.
Overload Dia menjelaskan, secara nasional saat ini pendanaan untuk guru sangat besar. Untuk membayar tunjangan profesi saja pemerintah mengucurkan dana Rp 16 triliun dan tahun 2016 nanti meningkat hingga Rp 50 triliun.
Di samping itu, sudah terjadi overload guru atau tenaga pengajar. Karena itu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memerlukan grand design perencanaan guru.
“Daerah juga jangan terus menambah guru,” harapnya.
Untuk distribusi guru, saat ini sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar dengan persentase 66%.
Bahkan, ada ketimpangan jumlah pengajar di perkotaan dan pedesaan. Di pedesaan mencapai 68%, sedangkan di perkotaan tenaga pengajar mencapai 52%. Ketimpangan lain yang nampak paling besar adalah jumlah mahasiswa miskin dan kaya di perguruan tinggi.
Mendiknas M Nuh selain memberi arahan kepada seluruh kepala sekolah negeri se-Kabupaten Malang, juga melantik Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr Suparno untuk masa jabatan periode kedua di Sasana Budaya UM.
Dalam acara itu, Mendiknas mengatakan, mulai 2011 kinerja rektor akan dievaluasi langsung oleh Mendiknas.
“Tahun depan setiap rektor harus tanda tangan kontrak dengan Mendiknas” kata M Nuh. (jo-37)
0 komentar:
Posting Komentar